News

Kabag Humas Pemkab Indramayu : Kami Tak Akan Intervensi Soal Proses Hukum Kuwu Desa Parean Girang

Written by Administrator Tuesday, 21 February 2012 21:32

Indramayu, METRO-NEWZ.COM (21/2/2012). Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) dan Protokol Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu Drs Wawan Idris mengatakan bahwa Bupati tidak akan intervensi atau mencampuri soal proses hukum terhadap Kuwu (Kepala Desa) Desa Parean Girang Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu terkait dugaan penggunaan ijazah palsu saat pencalonan dirinya dalam pemilihan kuwu yang kini perkaranya sedang ditangani Polres Indramayu.

Wawan menegaskan bahwa sekalipun Kuwu sudah dilantik namun jika dugaan tindak pidananya sudah masuk proses hukum maka Bupati atau siapa pun tidak bisa intervensi terhadap proses hukum tersebut. “Proses hukum silahkan berjalan agar menjadi terang benderang permasalahannya”, ujar Wawan ketika dijumpai di kantornya, selasa (21/2).

Hal ini sangat menjawab kekhawatiran dan persepsi masyarakat mengenai Bupati atau pimpinan instansi yang diduga melindungi atau intervensi jika bawahannya termasuk Kuwu dan Camat terjerat kasus hukum.

Wawan berharap kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat, ketika siapa pun yang ingin menjadi Kuwu atau pejabat publik lainnya agar jangan main-main. Wawan menghimbau kepada masyarakat bahwa jika tidak mempunyai persyaratan atau tidak layak jangan dipaksakan maju untuk menduduki jabatan publik sekalipun mempunyai uang banyak dan massa banyak . “Kalau tidak punya persyaratan atau tidak layak, sekalipun punya uang banyak dan massa banyak ya jangan maju”, himbau Wawan.

Seperti diberitakan sebelumnya bahwa Abdul Manaf, Kuwu (Kepala Desa) Desa Parean Girang Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu dilaporkan ke Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Indramayu oleh warga desanya pada tanggal 10 Januari 2012 dengan nomor laporan LP/70/B/I/2012/Jabar/Res Imy atas dugaan menggunakan ijazah palsu saat pencalonan dirinya sebagai Kuwu di desanya.

Menanggapi adanya laporan ke Polisi atas dirinya, Abdul Manaf tidak banyak berkomentar. Ia mengarahkan ke pengacaranya, Hotman, jika ada yang datang dan bertanya mengenai kasus yang tengah menimpa dirinya. Namun ketika ditanya soal keaslian ijazah SD/MI yang dimilikinya ia menjawab bahwa kalau tidak asli tidak bisa mendapatkan ijazah Paket B (ijazah setara SMP). “Kalau tidak asli tidak mungkin saya mendapatkan ijazah Paket B”, ujar Abdul Manaf saat dikonfirmasi di kantor balai desanya, selasa (21/2).

Sementara Amir, penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Mandiri Kecamatan Indramayu yang menerima pendaftaran Paket B Abdul Manaf mengaku hanya berpatokan pada legalisir dalam fotokopi ijazah Abdul Manaf tertanggal 23 Januari 2010. “Dokumen pendaftaran dan fotokopi ijazah MI Abdul Manaf sudah saya serahkan ke Pak Ristoyo, kasi kesetaraan pendidikan luar sekolah dinas pendidikan Indramayu”, ujar Amir saat dikonfirmasi melalui HPnya karena mengaku sedang di luar kota pada selasa (21/2). (TN).

HP Blacberry Wartawan Hilang di Puri Ayuda Resort Mega Mendung

Monday, 20 February 2012 10:37

Jakarta, (20/2) – Sebuah Hand Phone Blackberry jenis 8320 Warna Merah hilang di Puri Ayuda Resort Mega Mendung. HP BB milik wartawan metro-newz.com, Moch. Iman Santoso (41) itu hilang di kamar Puring Nomor 1 pada hari Rabu (8/2) lalu.

“Saya baru sadar setelah 4 KM meninggalkan hotel dan kemudian kembali ke hotel untuk melapor,” ujar Anto, sapaan akrabnya, Rabu sore(15/2).

Menurut Anto ia datang ke acara ke hotel Puri Ayuda Resort Mega Mendung atas undangan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Jakarta.

“Redaksi metro-newz.com menugasi saya untuk meliput acara Bimtek TKI Purna di hotel Puri Ayuda Resort hingga tuntas,” tutur Anto.

Dia baru sadar ketika meninggalkan hotel pada hari Rabu Siang (16/2) sekitar pukul 2.30 WIB, Blackberry-nya tertinggal di kamar Puring 01.

Anto pun kemudian cepat kembali ke hotel. Kepada petugas hotel, Tedi, Anto melaporkan soal ketinggalan BB-nya di kamar Puring 01. “Terakhir saya taruh HP saya di bawah bantal,” ujarnya.

Tedi membenarkan, laporan kehilangan peserta Bimtek ini sudah dilaporkan juga oleh ketua Panitia Penyelenggara Bimtek, Linda Yull Evira kepada manager hotel, Witoro Dwi Winayana.

“Kami sudah tanyakan petugas kelima petugas hotel yang membersihkan kamar Puring 01 dan tak satupun menemukan HP Blackberry,” kata Tedi.

Kesal HP BB-nya tidak ditemukan, Anto pun akhirnya memutuskan pulang ke Jakarta. Sebelum pulang, Tedi berjanji jika menemukan HP BB Anto akan menghubungi Ibu Linda.

Sebelumnya Tedi mengatakan bahwa pihaknya pernah mendapat laporan ketinggalan /kehilangan barang milik tamu hotel dan semua berhasil ditemukan dan dikembalikan.

“Pernah ada yang ketinggalan cincin, uang ” kata Tedi tanpa menyebutkan kapan peristiwa itu terjadi.

Namun, BB milik wartawan, metro-newz.com yang hilang beberapa menit setelah Anto meninggalkan hotel hingga detik ini belum ada kejelasan. Pihak hotel berjanji akan menghubungi jika BB sudah ditemukan.

“Menurut pegawai frontdesk, ada 5 petugas hotel yang membersihkan kamar saya setelah saya cheqk out,” papar Anto. (Toni)

DPRD Kota Bekasi Siap Perjuangankan APBD Bangun Jalan Alternatif

Monday, 20 February 2012 09:15

Bekasi, METRONEWZ.COM (20/2) -- Anggota DPRD Kota Bekasi dari fraksi partai Demokrat komisi B. H.S.Mulyanto yang membidangi masalah pembangunan mengatakan, pada prinsipnya DPRD Kota Bekasi khususnya komisi B yang membidangi pembangunan mendukung sepenuhnya bila ada warga yang meminta untuk dibuatkan jalan atau pun jembatan, dengan catatan ada permohonan resminya yang diketahui ditandatangani oleh tokoh-tokoh masyarakat , RT, RW, Lurah, Camat.

“DPRD akan mengusulkan anggarkan melalui APBD. Kalau pun dari APBD kota Bekasi tidak dimungkinkan maka akan dicarikan solusi melalui APBN,” janji Mulyanto, Jumat (17/9).

Senada dengan Mulyanti, Koordinator lintas antar Rw perumahan PG yang juga aktivis Lingkungan Hidup, Moh Jamil mengatakan bahwa Pemerintah Kota Bekasi sudah sepantasnya mengapresiasi keinginan atau pun permintaan warga yang memang nota bene adalah warga kota madya Bekasi. Tuntutan warga untuk dibuatkan jalan alternatif di atas tanggul terasa wajar. Paling tidak Pemkot Bekasi dapat meminimalisir dana perawatan tanggul atau pun perbaikan tanggul-tanggul yang jebol yang diakibatkan karena hantaman banjir tersebut.

Jamil menambahkan, jalan Alternatif sepanjang kurang lebih 1,5 km masuk di dalam wilayah tiga Rw, yaitu 08,09 dan 010. Jalan diatas tanggul yang menghubungkan antara jembatan Jagal dan Jembatan Vila Nusa Indah hal itu sangat dimungkinkan untuk dibuat jalan, karena dari batas bibir sungai masih banyak kelebihan sisa tanah yang ditanami pepohonan. Lebar sisa tanah ini bervariasi ada yang kelebihan tanahnya sampai sepuluh meter di wilayah Rw (10), dan paling kecil sisa tanah lima (5) meter di setiap Rw.

“Melihat kondisi areal seperti itu sangat di mungkinkan untuk dapat dilaksanakan pembangunan jalan tanpa mengganggu lebar sungai itu sendiri,” tegas Jamil.

Di tempat terpisah, Tarmizi, warga yang tinggal di Perumahan Jatiasih, mengatakan penyebab banjir juga bisa datang dari lalainya koordinas petugas penjaga atau pemantau ketinggian air di Gunung Putri Bogor. Jika petugas itu lalai memberi informasi terkait tingginnya debit air di bogor, tak pelak lagi Komplek PGP lah yang paling pertama menerima hantaman banjir kiriman .

Perumahan Pondok Gede Permai (PGP) yang berada di wilayah kelurahan Jatirasa kecamatan Jatiasih, yang dihuni oleh kurang lebih empat ribu (4.000) jiwa telah beberapa kali mengalami bencana banjir. Seringnya diterpa banjir disebabkan karena letak perumahan PGP berada disepanjang pinggir sungai Cilengsi. Jadi, tak heran jika datang kiriman air dari Gunung Putri Bogor saat musim penghujan tiba dengan intensitas curah hujan yang tinggi di Kota Bogor tidak menutup kemungkinan perumahan-perumahan yang berada disepanjang sungai Cilengsi, khususnya perumahan PGP pasti akan dimasuki ari sungai Cilengsi. (Jml).

Pemda Bekasi Kecewa Dengan Pemprov Jakarta

Monday, 20 February 2012 06:39

Jamil

Bekasi, METRONEWZ.COM (19/2) -- Keberadaan TPA Bantar Gebang tenyata bukan hanya Ormas Nasional Demokrat saja yang menyoroti -nya. Pemkot Bekasi pun menyatakan geram dan kecewa atas tidak ditaatinya berbagai butir kesepakatan oleh Pemprov DKI terkait dengan penggunaan lokasi Bantar Gebang Bekasi sebagai tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) asal ibu kota negara itu.

Ditemui di tempat terpisah, Kepala Bappeda Kota Bekasi Dadang Hidayat, Jumat (17/2) mengatakan ada 23 butir kesepakatan yang harus dijalankan oleh Pemprov DKI sebagai kompensasi atas pemanfaatan lahan di Bantar Gebang. Namun kenyataannya, kesepakatan itu banyak yang seharusnya dilaksanakan sejak tahun 2008 hingga sekarang .

“Butir kesepakatan yang belum ditaati itu adalah audit terhadap lingkungan, pembuatan buffer zone serta penurapan Kali Ciasem,” ujar Dadang.

Dia menambahkan, dalam kesepakatan itu misalnya setiap tahun Pemprov DKI akan menanam pohon pada areal seluas 1.000 meter persegi dengan tanaman yang bisa mengurangi ataupun menyerap bau sampah. Namun hingga sekarang sudah tahun ke-empat dan berarti harusnya sudah 4.000 meter persegi yang ditanam, tapi faktanya belum ada penanaman sama sekali.

Terkait dengan penurapan Kali Ciasem, Dadang menyatakan luas elevasi yang diturap mencapai 3.000 meter persegi sesuai kesepakatan. Diharapkan tahun 2012 ini penurapan sudah bisa dilakukan sehingga air lindi yang mengalir dari tumpukan sampah bisa dikurangi dampaknya terhadap ekosistem dan masyarakat yang tinggal di pinggir kali.

“Sekarang Kali Ciasem makin dangkal. Airnya hitam dan berbau dan diharapkan dengan penurapan kondisi air dan elevasinya akan jadi lebih baik," tegasnya.

Dadang menambahkan Untuk itu audit lingkungan harus dilakukan segera untuk mengetahui dampaknya terhadap masyarakar sekitar.

Ormas Nasional Demokrat Kota Bekasi Soroti TPA Bantar Gebang

Monday, 20 February 2012 06:33

Jamil

Bekasi, METRONEWZ.COM (19/2) – Meski belum lama terbentuk, Ormas Nasional Demokrat (Nasdem) tingkat kepengurusan DPD Kota Bekasi yang lahir dan baru dilantik 17-11-2011 ternyata banyak diminati warga sekitar. Ketua Pengurus Wilayah Jawa Barat, Profesor DR Soleh Salahudin MSc melantik Drs Banta Umar sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) kota Bekasi. DPD beranggotakan 12 orang Dewan Pengurus Cabang (DPC) tingkat Kecamatan yang ada di kota Bekasi.

Ditemui di Bekasi, Banta Umar, Sabtu (19/2) mengatakan hingga kini sudah sudah hampir ada sepuluh ribu pendaftar yang masuk menjadi anggota Ormas Nasional Demokrat. Maraknya warga bekasi bergabung dengna Nasdem tidak bisa dilepaskan dari figur Banta Umar. Jauh sebelum dibentuk atau dilantik ke pengurusan Nasional Demokrat, Banta Umar banyak melakukan berbagai bakti sosial di perumahan Pondok Gede Permai, seperti sunatan massal , donor darah pengobatan kesehatan gratis, juga lomba futsal sekecamatan Jatiasih tingkat SMP.

Aksi Baksos Banta Umar menghasilkan dampak simpatik masyarakat sekitar, dan tak heran dalam waktu relatif singkat sebanyak tiga ribu masyarakat mendaftar menjadi anggota Ormas Nasional Demokrat. Berangkat dari keberhasilan itulah pengurus DPP,melalui pengurus DPW melantik kepengurusan DPD Kota Bekasi.

Menurut Banta Umar, dalam kiprahnya , kepengurusan DPD Kota Bekasi yang baru berumur tiga (3) bulan, mulai menampakan kinerjanya dengan menyororti atas keberadaan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah di Kecamatan Bantar Gebang. Dalam pengamatan Banta Umar, Pemerintah Kota DKI-Jaya dan Pemda Kota Bekasi, harus mulai mengevaluasi kembali keberadaan TPA Bantar Gebang yang banyak menimbulkan kontroversi masyarakat umum, khusunya masyarakat yang tempat tinggalnya dekat dengan TPA tersebut.

Dia menjelaskan, permasalahan yang muncul seperti bau busuk yang sangat menyengat hidung. Biasanya bau tersebut muncul setelah selesai diguyur hujar dan menyebar hingga radius tiga kilometer. Polusi bau tak sedap ini juga diduga telah menimbulkan berbagai macam jenis penyakit yang berbahaya bagi kesehatan penduduk sekitar.

Melihat bahwa permasalahan TPA yang sangat komplek seperti itu, menurut Banta Umar pihaknya akan melakuan riset melalui angket untuk melihat sejauh mana pengaruh yang dirasakan masyarakat tentang keberadaan TPA Bantar Gebang. Dari angket itulah nanti akan dilanjutkan dengan diskusi atau seminar sehari dengan melibatkan WALHI, LSM dan pemerhati lingkungan yang ada di Kota Bekasi, serta para Pakar Lingkungan Hidup.

Selain itu, kata Banta Umar,disamping juga untuk diundang oganisasi kesehatan dunia (WHO). Soal tempat pelaksanaan, bisa saja di Bekasi, Bandung atau Jakarta.