Pengelolaan KJK Butuh Pendamping

Written by Administrator Friday, 27 January 2012 19:00

Jakarta, MetroNewz- Untuk menyejahterakan warganya sekaligus menggerakkan roda perekonomian warga, Pemprov DKI Jakarta selama ini terus mendorong pemberdayaan ekonomi masyrakat melalui koperasi jasa keuangan (KJK) yang tersebar di seluruh kelurahan. Agar dana yang digunakan tepat sasaran dan semakin bermanfaat, Pemprov DKI menilai dibutuhkan pendamping ahli bagi pengurus KJK dalam mengelola dana bergulir tersebut.

"Harus ada pendamping dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) bagi pengurus, terutama anggota yang termasuk dalam ekonomi mikro," ujar Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta, saat menghadiri acara Silaturahmi KJK Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Ekonomi Kelurahan (PEMK) Pasarmanggis, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (24/1).

Untuk menentukan pemanfaatan dana, dikatakan Fauzi, masyarakat dapat bermusyawarah dengan pihak kelurahan atau pengurus KJK. Sehingga dengan demikian pemanfaatannya dapat secara efektif berjalan dan berguna untuk memajukan usaha. "Masyarakat harus pandai bermusyawarah agar pemberdayaan masyarakat bisa lebih bermanfaat," ucapnya.

Fauzi mengatakan, usaha mikro di tengah-tengah masyarakat sangat berperan dalam menggerakkan roda perekonomian Jakarta. Tujuan utama adanya KJK juga untuk melindungi masyarakat dengan ekonomi lemah. "Tujuannya, agar warga yang butuh pinjaman untuk operasional usahanya tidak bergantung pada tukang kredit yang meminta bunga besar," terangnya.

Ketua KJK Kelurahan Pasarmanggis, Ashraf Ali mengatakan, anggota KJK di Kelurahan Pasarmanggis hingga kini tercatat sebanyak 540 orang. Dana yang dialirkan oleh Pemprov DKI untuk KJK di Kelurahan Pasarmanggis mencapai Rp 840 juta. "Dana ini kita kelola untuk anggota yang memang mempunyai usaha kecil. Dan tiap bulannya kita menyicil pengembalian dana ke Dinas Koperasi Rp 35 juta. Hingga kini sudah terbayar Rp 300 juta," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas KUMKMP DKI Jakarta, Ratna Ningsih mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta saat ini sudah mengalirkan dana PEMK untuk KJK sebesar Rp 250 Miliar. "Dana yang dikucurkan ke KJK berbeda-beda, tergantung kesehatan dari koperasi itu. Kalau bagus, akan kita tambah dananya," tutur Ratna. (wes/bj)