Nasional

HP Blacberry Wartawan Hilang di Puri Ayuda Resort Mega Mendung

Monday, 20 February 2012 10:37

Jakarta, (20/2) – Sebuah Hand Phone Blackberry jenis 8320 Warna Merah hilang di Puri Ayuda Resort Mega Mendung. HP BB milik wartawan metro-newz.com, Moch. Iman Santoso (41) itu hilang di kamar Puring Nomor 1 pada hari Rabu (8/2) lalu.

“Saya baru sadar setelah 4 KM meninggalkan hotel dan kemudian kembali ke hotel untuk melapor,” ujar Anto, sapaan akrabnya, Rabu sore(15/2).

Menurut Anto ia datang ke acara ke hotel Puri Ayuda Resort Mega Mendung atas undangan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Jakarta.

“Redaksi metro-newz.com menugasi saya untuk meliput acara Bimtek TKI Purna di hotel Puri Ayuda Resort hingga tuntas,” tutur Anto.

Dia baru sadar ketika meninggalkan hotel pada hari Rabu Siang (16/2) sekitar pukul 2.30 WIB, Blackberry-nya tertinggal di kamar Puring 01.

Anto pun kemudian cepat kembali ke hotel. Kepada petugas hotel, Tedi, Anto melaporkan soal ketinggalan BB-nya di kamar Puring 01. “Terakhir saya taruh HP saya di bawah bantal,” ujarnya.

Tedi membenarkan, laporan kehilangan peserta Bimtek ini sudah dilaporkan juga oleh ketua Panitia Penyelenggara Bimtek, Linda Yull Evira kepada manager hotel, Witoro Dwi Winayana.

“Kami sudah tanyakan petugas kelima petugas hotel yang membersihkan kamar Puring 01 dan tak satupun menemukan HP Blackberry,” kata Tedi.

Kesal HP BB-nya tidak ditemukan, Anto pun akhirnya memutuskan pulang ke Jakarta. Sebelum pulang, Tedi berjanji jika menemukan HP BB Anto akan menghubungi Ibu Linda.

Sebelumnya Tedi mengatakan bahwa pihaknya pernah mendapat laporan ketinggalan /kehilangan barang milik tamu hotel dan semua berhasil ditemukan dan dikembalikan.

“Pernah ada yang ketinggalan cincin, uang ” kata Tedi tanpa menyebutkan kapan peristiwa itu terjadi.

Namun, BB milik wartawan, metro-newz.com yang hilang beberapa menit setelah Anto meninggalkan hotel hingga detik ini belum ada kejelasan. Pihak hotel berjanji akan menghubungi jika BB sudah ditemukan.

“Menurut pegawai frontdesk, ada 5 petugas hotel yang membersihkan kamar saya setelah saya cheqk out,” papar Anto. (Toni)

Pemda Bekasi Kecewa Dengan Pemprov Jakarta

Monday, 20 February 2012 06:39

Jamil

Bekasi, METRONEWZ.COM (19/2) -- Keberadaan TPA Bantar Gebang tenyata bukan hanya Ormas Nasional Demokrat saja yang menyoroti -nya. Pemkot Bekasi pun menyatakan geram dan kecewa atas tidak ditaatinya berbagai butir kesepakatan oleh Pemprov DKI terkait dengan penggunaan lokasi Bantar Gebang Bekasi sebagai tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) asal ibu kota negara itu.

Ditemui di tempat terpisah, Kepala Bappeda Kota Bekasi Dadang Hidayat, Jumat (17/2) mengatakan ada 23 butir kesepakatan yang harus dijalankan oleh Pemprov DKI sebagai kompensasi atas pemanfaatan lahan di Bantar Gebang. Namun kenyataannya, kesepakatan itu banyak yang seharusnya dilaksanakan sejak tahun 2008 hingga sekarang .

“Butir kesepakatan yang belum ditaati itu adalah audit terhadap lingkungan, pembuatan buffer zone serta penurapan Kali Ciasem,” ujar Dadang.

Dia menambahkan, dalam kesepakatan itu misalnya setiap tahun Pemprov DKI akan menanam pohon pada areal seluas 1.000 meter persegi dengan tanaman yang bisa mengurangi ataupun menyerap bau sampah. Namun hingga sekarang sudah tahun ke-empat dan berarti harusnya sudah 4.000 meter persegi yang ditanam, tapi faktanya belum ada penanaman sama sekali.

Terkait dengan penurapan Kali Ciasem, Dadang menyatakan luas elevasi yang diturap mencapai 3.000 meter persegi sesuai kesepakatan. Diharapkan tahun 2012 ini penurapan sudah bisa dilakukan sehingga air lindi yang mengalir dari tumpukan sampah bisa dikurangi dampaknya terhadap ekosistem dan masyarakat yang tinggal di pinggir kali.

“Sekarang Kali Ciasem makin dangkal. Airnya hitam dan berbau dan diharapkan dengan penurapan kondisi air dan elevasinya akan jadi lebih baik," tegasnya.

Dadang menambahkan Untuk itu audit lingkungan harus dilakukan segera untuk mengetahui dampaknya terhadap masyarakar sekitar.

Ormas Nasional Demokrat Kota Bekasi Soroti TPA Bantar Gebang

Monday, 20 February 2012 06:33

Jamil

Bekasi, METRONEWZ.COM (19/2) – Meski belum lama terbentuk, Ormas Nasional Demokrat (Nasdem) tingkat kepengurusan DPD Kota Bekasi yang lahir dan baru dilantik 17-11-2011 ternyata banyak diminati warga sekitar. Ketua Pengurus Wilayah Jawa Barat, Profesor DR Soleh Salahudin MSc melantik Drs Banta Umar sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) kota Bekasi. DPD beranggotakan 12 orang Dewan Pengurus Cabang (DPC) tingkat Kecamatan yang ada di kota Bekasi.

Ditemui di Bekasi, Banta Umar, Sabtu (19/2) mengatakan hingga kini sudah sudah hampir ada sepuluh ribu pendaftar yang masuk menjadi anggota Ormas Nasional Demokrat. Maraknya warga bekasi bergabung dengna Nasdem tidak bisa dilepaskan dari figur Banta Umar. Jauh sebelum dibentuk atau dilantik ke pengurusan Nasional Demokrat, Banta Umar banyak melakukan berbagai bakti sosial di perumahan Pondok Gede Permai, seperti sunatan massal , donor darah pengobatan kesehatan gratis, juga lomba futsal sekecamatan Jatiasih tingkat SMP.

Aksi Baksos Banta Umar menghasilkan dampak simpatik masyarakat sekitar, dan tak heran dalam waktu relatif singkat sebanyak tiga ribu masyarakat mendaftar menjadi anggota Ormas Nasional Demokrat. Berangkat dari keberhasilan itulah pengurus DPP,melalui pengurus DPW melantik kepengurusan DPD Kota Bekasi.

Menurut Banta Umar, dalam kiprahnya , kepengurusan DPD Kota Bekasi yang baru berumur tiga (3) bulan, mulai menampakan kinerjanya dengan menyororti atas keberadaan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah di Kecamatan Bantar Gebang. Dalam pengamatan Banta Umar, Pemerintah Kota DKI-Jaya dan Pemda Kota Bekasi, harus mulai mengevaluasi kembali keberadaan TPA Bantar Gebang yang banyak menimbulkan kontroversi masyarakat umum, khusunya masyarakat yang tempat tinggalnya dekat dengan TPA tersebut.

Dia menjelaskan, permasalahan yang muncul seperti bau busuk yang sangat menyengat hidung. Biasanya bau tersebut muncul setelah selesai diguyur hujar dan menyebar hingga radius tiga kilometer. Polusi bau tak sedap ini juga diduga telah menimbulkan berbagai macam jenis penyakit yang berbahaya bagi kesehatan penduduk sekitar.

Melihat bahwa permasalahan TPA yang sangat komplek seperti itu, menurut Banta Umar pihaknya akan melakuan riset melalui angket untuk melihat sejauh mana pengaruh yang dirasakan masyarakat tentang keberadaan TPA Bantar Gebang. Dari angket itulah nanti akan dilanjutkan dengan diskusi atau seminar sehari dengan melibatkan WALHI, LSM dan pemerhati lingkungan yang ada di Kota Bekasi, serta para Pakar Lingkungan Hidup.

Selain itu, kata Banta Umar,disamping juga untuk diundang oganisasi kesehatan dunia (WHO). Soal tempat pelaksanaan, bisa saja di Bekasi, Bandung atau Jakarta.

SMC Ingatkan MP3EI Rugikan Petani

Wednesday, 15 February 2012 14:37

Jakarta, (15/2)--  Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) merupakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah bikinan pemerintah SBY, yang dibagi menjadi enam koridor ekonomi. Pada pelaksanaanya, MP3EI akan berimplikasi terhadap pertanahan di wilayah Indonesia. Karena itu MP3EI dinilai akan membahayakan dan merugikan rakyat sendiri.

Pengamat pertanahan, M. Fadhil Hasan, mengatakan secara historis atau konseptual MP3EI merupakan bentuk ketidakapuasan terhadap RPJPM yang dinilai masih pada tataran normatif. Menurutnya, MP3EI hanya memberikan ruang bagi pelaku ekonomi asing melalui instrumen liberalisasi perdagangan.

"Jadi menurut saya persoalan penting adalah masalah strukutur ekonomi yang masih timpang. Tapi pendekatan MP3EI kenyataanya masih berdasarkan pertumbuhan. MP3EI hanya memberi ruang yang besar bagi pelaku ekonomi asing melalui instrumen liberalisasi perdagangan," ujar Fadhil.

Fadhil, yang juga Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) itu mengemukakan hal tersebut dalam seminar MP2EI, Pengadaan Lahan dan Kesejahteraan Rakyat yang digelar Sabang Merauke Circle (SMC) di Hotel Crown, Jakarta, Rabu (15/2).

Menurut Fadhil, MP3EI hanya memacu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang tinggi, tetapi tidak ada strategi penguatan struktur ekonomi dan transformasi ketenagakerjaan. "MP3EI juga hanya memberi porsi besar kepada swasta nasional namun meninggalkan konsep usaha kecil seperti koperasi dan UKMK," ujarnya.

Bahkan menurut Fadhil, pembangunan koridor berdasarkan pulau hanya menimbulkan kekauan. Misalnya pulau Jawa yang fokus pada industri dan jasa. "Bagaimana dengan pertanian? Padahal di luar Jawa belum tentu cocok untuk lahan pertanian."

Bukan hanya itu, menurut Fadhil, dengan hadirnya MP3EI ini pembangunan infrastruktur juga dinilai lebih banyak melayani kepentingan sektor industri atau jasa dan cenderung abai terhadap sektor pertanian seperti irigasi, bendungan, jalan desa dan sebagainya.

Kapitalisme Semu
Dewan Pengarah SMC, Arwin Lubis, menilai Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) merupakan kapitalisme semu. Karena dalam MP2EI ini merupakan perpaduan antara penguasa dan pengusaha.

Menurut Arwin MP3EI bisa diambil kesimpulan, bahwa selama MP3EI berjalan, kesenjangan juga makin melebar. Karena jelas bahwa pendekatan MP3EI jelas dikatakan melalui Kepres dengan pendekatan bisnis as usual, yang memerlukan kolaborasi semua pihak, yakni pemerintah dan swasta untuk mencapai pertumbuhan.

"Jadi kalau digeneralisir pemerintah pusat dan daerah adalah penguasa. BUMN dan pengusaha adalah kolaborasi pengusaha. Jadi MP3EI adalah kolaborasi pengusaha dan penguasa. Ini yang biasa disebut dengan kapitalisme semu, yang tidak mau bersaing dengan bisnis sehat," ujar Arwin.

Ia pun menilai, MP3EI sebagai mainset Orde Lama yang dimodifikasi atau diperbaharui melalui pencitraan. Maka di mata Arwin, MP3EI lebih tepat jika diplesetkan menjadi pendekatan not bisnis as usual.

"SBY menyatakan bahwa saat ini kesejahteraan meningkat, tapi kenyataanya kesejangan juga meningkat. Kalau dikaitkan ke MP3EI untuk ini hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 6,5-6,7 persen. Ini akibat dari model baru, tapi mainset Orba yang diperbarui dengan bentuk pencitraan ini. Maka jadilah not business as usual," ujarnya.

Karena itu jika ditelaah lebih jauh, lanjut Arwin, maka sudah dapat dibayangkan hasilnya kalau MP3EI ini hanya untuk pengadaan lahan yang luas bagi pengusaha baik asing maupun nasional. Alhasil, pengusaha akan mendapat konsesi yang luas.

Marginalkan Rakyat
Ketua Dewan Direktur SMC, Syahganda Naionggolan, memaparkan, konflik hak pengelolaan sumber daya agraria antara rakyat versus para pengusaha semakin sering terjadi di tanah air akibat kebijakan yang dikembangkan pemerintah saat ini lebih pro-investasi. Dalam situasi seperti ini, Presiden SBY menetapkan MP3EI yang membutuhkan investasi ribuan trilyun rupiah serta jutaan hektar tanah.

Menurut Syahganda, pelaksanaan MP3EI berpotensi menambah panjang daftar konflik dan sengketa pertanahan karena mekanisme pengadaan lahan untuk pembangunan tersebut sering mengabaikan hak-hak rakyat atas tanah. Sebagai contoh, proyek pengembangan Merauke Integrated Food And Energy Estate (MIFEE) Kab. Merauke di Papua yang menjadi bagian dari program MP3EI koridor ekonomi Papua-Kepulauan Maluku membutuhkan 1,2 juta Ha lahan, belum melibatkan rakyat setempat untuk memberikan persetujuan maupun berperan serta dalam proyek tersebut. Oleh karenanya, agenda MP3EI berpotensi memarginalkan peranserta rakyat jikalau tanpa didukung agenda reforma agraria.

Ia menegaskan, pemerintah perlu melaksanakan harmonisasi agenda MP3EI dengan agenda reforma agraria sehingga kesejahteraan rakyat tercapai secara harfiah. Hal ini didasari bahwasanya rakyat juga berhak mendapatkan aset tanah dalam proses pembangunan ekonomi sebagaimana diatur dalam skenario reforma agraria. Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai institusi agraria perlu melakukan reformasi kelembagaan agar mampu menyelesaikan berbagai konflik dan sengketa pertanahan serta menjalankan agenda reforma agraria hingga tuntas. (asf)