Arah Baru Penyiapan SDM TKI Formal BNP2TKI

Wednesday, 21 December 2011 15:14

Ciloto, metro-newz.com (21/12) -- Penyiapan tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor formal sedianya harus berbasis kepada kualitas dan kompetensi yang diakui secara internasional. Sudah saatnya, kebijakan penyiapan TKI formal yang digesa Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) berorentasi pada permintaan atas dasar kualitas kompetensinya (demand driven) dan bukan sekedar menyiadakan ‘etalase’ supply stock.

Demikian tanggapan para peserta forum Rapat Lintas Sektor BNP2TKI 2011 ketika menanggapi kesimpulan kelompok I yang dipimpin oleh Deputi Promosi dan Kerjasama Luar Negeri, Endang Sulistyaningsih di Ciloto, Rabu Malam (21/12). Kelompok I bertugas menyiapkan kesimpulan dan rekomendasi terkait peluang kerja dan ketersediaan TKI formal.

Menurut, Penasehat Senior Kepala BNP2TKI, Mardjono, ke depan, BNP2TKI perlu menyusun arah baru pola penyiapan TKI formal berbasis kualitas (demand driven) dan bukan supply stock. Selama ini kita hanya berfikir tentang mencetak lulusan tenaga terdidik tanpa menilai apakah kelulusan mereka memang bisa terserap di pasar kerja global.

Mardjono mengusulkan, ke depan BNP2TKI perlu memikirkan adanya program management information system terkait penyiapan SDM TKI formal. Kalaupun dalam waktu dekat penyiapan sistem informasi itu belum ada minimal spirit untuk manajemen information system sudah disiapkan sejak dini.

Hal yang sama ditekankan oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS), Sisvery . Menurut dia, para users di luar negeri saat ini tidak menerima kompetensi lulusan tenaga terdidik Indonesia. Untuk tenaga pengeboran (drilling) saja. Kompetensi lulusan perguruan tinggi kita masih belum terstandarisasi secara internasional.

Dia menceritakan pengalamannya ketika tahun lalu ada permintaan tenaga drilling dari perusahaan minyak Arab Saudi. Ternyata, kompetensi lulusan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang waktu itu dicari belum bisa diterima karena kompetensi masih ada yang kurang.

“Jadi, program penyiapan kita sudah link but not match,” kata Sisvery.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Endang menyetujui usulan Mardjono tentang perlu BNP2TKI manajemen information system. Menurutnya, program itu nantinya akan disiapkan sejak dini. Jadi ketika BNP2TKI sudah memiliki Direktorat Penyiapan SDM TKI maka kita akan mempunya sistem pengelolaan database penyiapan TKI formal yang bisa ‘dijual’ baik kepada PPTKIS maupun users lain di luar negeri.

“Kami masih terus mengagendakan lembaga ini dengan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB),” imbuhnya.

Adapun soal kompetensi bertaraf internasional, Endang mengatakan pihaknya terus-menerus bekerjasama dengan asosiasi terkait seperti dengan Asosiasi Persatuan Insinyur Profesional Indonesia (PIPI), Asosiasi Hospitality dan Pariwisata serta lembaga terkait lainnya.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Utama BNP2TKI, Edy Soedibyo mengatakan bahwa BNP2TKI memang harus terbuka dengan pemerintah daerah yang memiliki TKI, perguruan tinggi dan asosiasi terkait penyiapan TKI formal.

‘Etalase’ BNP2TKI dalam penyiapan TKI formal, kata Sestama, memang sejatinya data SDM TKI yang dimunculkan sudah memenuhi kualifikasi secara internasional. Kalaupun datanya masih kurang ‘matang’ tugas kita bersama lah yang harus membuatnya menjadi ‘siap pakai.’

“Perbaikan sistem dan sinergitas stakeholder pelayanan TKI merupakan solusi bagi penyiapan SDM TKI formal ke depan,” pungkasnya (Zul/Toha).